LINTAS ATJEH | ACEH TAMIANG - Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haytar melakukan kunjungan kerja ke Aceh Tamiang, Senin (07/12/2020).
Kedatangan Wali Nanggroe disambut gembira oleh Bupati Aceh Tamiang, H. Musil, SH, M.Kn. Sekitar pukul 10.30 WIB, Bupati Mursil didampingi unsur Forkopimda melaksanakan rapat bersama terkait perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara.
Mengawali rapat, Bupati Mursil mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe yang telah datang berkunjung ke Kabupaten Aceh Tamiang. dalam kesempatan itu, Bupati Mursil menyampaikan segala permasalahan yang ada di Aceh Tamiang, terkait perbatasan dan juga lainnya.
"Kami sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lainna dalam Provinsi Aceh, memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi," paparnya.
Dalam laporannya, Mursil menyampaikan bahwa masalah di Aceh Tamiang yang hampir setiap tahun terjadi, yakni tentang banjir terjadi pendangkalan sungai, dan aliran sungai di hulu muaranya di Aceh Tamiang. Begitu juga terkait rumah tidak layak huni yang masih banyak.
"Walaupun tiap tahun ada bantuan dari Kementerian PUPR maupun juga dari Pemerintah, namun karena jumlah yang sangat banyak sehingga masih kurang bantuan-bantuan tersebut. maka dari itu kami sangat memohon dukungan dan perhatian dari Bapak Wali Nanggroe dalam hal ini," ujar Mursil.
Terkait infrastruktur, Mursil juga melaporkan masih banyaknya ruas jalan yang belum terbangun, khususnya yang menghubungkan dengan beberapa kabupaten di Wilayah Hulu yaitu Gayo Lues dan Aceh Tengah. Ia juga menambahkan bahwa di Aceh Tamiang belum ada sarana irigasi untuk persawahan, sehingga menyulitkan petani sawah dalam bertani.
Selanjutnya Bupati Mursil memberikan kesempatan kepada Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tgk. Malik Mahmud Al Haytar.
Saat menyampaikan arahannya, pertama sekali Wali Nanggroe mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Bupati dan jajarannya kepada ia beserta rombongan.
"Saya datang kesini selain ingin silaturrahim juga ingin mengetahui permasalahan yang ada di Aceh Tamiang, mengingat Aceh Tamiang menjadi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara. Seperti kalau di Aceh Singkil dan Subussalam selain permasalahan tanah kita yang diambil, banyak juga orang-orang di daerah Sumatera yang datang kesana yang awalnya dengan niat berbisnis sampai akhirnya membangun gereja-gereja. Ini menjadi permasalahan yang rumit karena masalah agama menjadi hal yang sangat sensitif. Ada juga masalah pulau-pulau kecil yang menurut sejarah adalah milik Aceh karena adanya makam-makam ulama Aceh dan tiba-tiba ada kabar yang beredar telah diklaim oleh Sumut,” terangnya.
Maka dari itu, lanjut Wali Nanggroe, tujuan dirinya datang ke sini adalah untuk mengetahui sejarah dari Aceh Tamiang yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, apakah ada konflik- konflik yang terjadi demikian dengan Sumatera Utara.
"Saya ingin mengumpulkan semua permasalahan-permasalahan yang terjadi diwilayah perbatasan di Provinsi Aceh ini yang mana menjadi perhatian saya, sehingga setelah semua permasalahan terkumpul saya dapat menyampaikan kepada Kementerian dan mencari penyelesaiannya bersama dan mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang baik,” jelasnya lagi.
"Selanjutnya, terkait masalah irigasi yang disampaikan bapak bupati tadi, masalah teknisnya nanti akan saya urus, masalah rumah dhuafa ini memang jadi perhatian kita semua yang mana rumah nya tidak layak huni, dan nanti akan kita bicarakan lebih lanjut," demikian yang disampaikan Wali Nanggroe Aceh.
Hadir dalam rapat tersebut, Unsur Forkopimda Aceh Tamiang, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Humas, Camat Seruway, Camat Rantau, Camat Kejuruan Muda, Camat Tenggulun serta beberapa tamu undangan lainnya. [*/Red]
