Rizki Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah, kepada media menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan harus menjadikan krikritin ini sebagai acuan kerja dalam sisa kepemimpinan Azam.
Menilik hasil Pansus DPRK Aceh Selatan yang menilai bahwa lemahnya kinerja jajaran SKPK Pemkab Aceh Selatan dalam hal ini kurangnya kontrol Sekda yang bertanggungjawab terhadap kinerja jajaran SKPK.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
"Sehingga membuat program dan pelayanan terhadap masyarakat terasa belum maksimal dibawah kepemimpinan Tgk.Amran," katanya.
Diketahui bersama, sambungnya, kekosongan peran Wakil Bupati Aceh Selatan yang membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan diperburuk belum ditetapkannya Sekda definitif berimbas kepada lambanya pencapaian penyelenggaara daerah dalam mewujudkan visi dan misi Azam.
Dia menilai beban kerja semuanya terpikul kepada Bupati sehingga mustahil beban tersebut dapat terselesaikan secara baik disaat Sekda tidak memiliki wewenang penuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya membantu Bupati dalam penyelenggaraan daerah.
"Kita berharap Bupati segera mengambil langkah untuk mendefenitifkan Sekretaris Daerah Aceh Selatan mengingat tuntutan terealisasinya program visi dan misi Azam yang terus menjadi sorotan di sisa masa jabatan ini," pungkasnya.[*/Red]
