LINTAS ATJEH | BIREUEN - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan Jembatan Bailey Kutablang, Kabupaten Bireuen, Kamis (6/8/2026). Di sela kunjungan tersebut, Wapres juga menyempatkan diri mendengar langsung keluhan masyarakat terdampak bencana.
Momen tersebut terjadi ketika sejumlah ibu-ibu warga menyampaikan aspirasi kepada Wapres Gibran terkait bantuan kebutuhan pokok atau sembako. Sejumlah warga mengaku hingga kini belum menerima bantuan sembako pada penyaluran tahap II.
Saat warga sedang menyampaikan cerita mengenai kondisi mereka pascabencana, Gibran tampak menghalangi tangan Bupati Bireuen H. Mukhlis yang berada di dekatnya. Momen singkat tersebut menjadi perhatian warga yang hadir karena Wapres terlihat memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka alami.
Sejumlah ibu-ibu mengungkapkan bahwa mereka masih menunggu bantuan sembako tahap II. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan kepastian mengenai proses penyaluran sehingga masyarakat terdampak yang memenuhi kriteria tidak terlewatkan.
Namun, kondisi penerimaan bantuan di lapangan tidak seluruhnya sama. Sebagian warga mengaku belum menerima bantuan sembako tahap II, sementara sebagian masyarakat lainnya telah mendapatkan bantuan, termasuk bantuan berupa perabot rumah tangga.
Perbedaan kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar proses pendataan, verifikasi dan penyaluran bantuan dapat terus diperbaiki.
Gibran Dengarkan Langsung Keluhan Warga
Kehadiran Gibran di tengah masyarakat membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan secara langsung kepada pemerintah pusat.
Keluhan yang disampaikan warga diharapkan menjadi bahan perhatian dan tindak lanjut, khususnya dalam memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan bantuan sesuai ketentuan.
Bagi warga yang telah menerima bantuan, proses tersebut tentu menjadi bagian dari pemulihan. Sementara bagi warga yang belum menerima bantuan dan memenuhi kriteria penerima, masyarakat berharap adanya kepastian serta penjelasan dari pihak terkait.
Evaluasi Kinerja OPD Perlu Diperkuat
Munculnya keluhan warga secara langsung di hadapan Wapres Gibran juga menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk kembali melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.
Evaluasi tersebut penting untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pendataan masyarakat terdampak, verifikasi penerima, koordinasi antar-OPD, distribusi bantuan hingga memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat, berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran.
OPD terkait diharapkan kembali mencermati data penerima dan melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan serta pemerintahan gampong. Jika masih terdapat masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi belum memperoleh bantuan, persoalan tersebut diharapkan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Evaluasi juga diperlukan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Warga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai jenis bantuan, tahapan penyaluran, kriteria penerima serta mekanisme penyampaian pengaduan apabila terdapat persoalan di lapangan.
Dengan demikian, setiap bantuan yang telah dialokasikan dapat dipastikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Jembatan Kutablang Jadi Perhatian
Selain persoalan bantuan, kunjungan Wapres Gibran ke Kabupaten Bireuen juga menyoroti pembangunan Jembatan Bailey Kutablang yang menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat.
Jembatan tersebut memiliki peran strategis dalam menghubungkan aktivitas masyarakat serta mendukung mobilitas dan perekonomian warga. Karena itu, proses pembangunan dan penyelesaian jembatan menjadi perhatian masyarakat.
Kunjungan langsung Wapres diharapkan menjadi momentum untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bagi warga terdampak bencana, pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan ekonomi serta kepastian bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Warga Harapkan Pemulihan Berjalan Merata
Pemerintah Kabupaten Bireuen sebelumnya telah menerima berbagai dukungan dari pemerintah pusat dalam penanganan dan pemulihan pascabencana. Pada Maret 2026, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan stimulan tahap II untuk masyarakat terdampak bencana di Bireuen dengan total alokasi Rp86,1 miliar bagi ribuan rumah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang.
Dengan adanya aspirasi yang disampaikan langsung kepada Wapres, masyarakat berharap seluruh proses pemulihan dapat terus dikawal secara transparan dan akuntabel.
Pemerintah daerah juga diharapkan tidak hanya menunggu laporan atau keluhan dari masyarakat, tetapi melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pemulihan di lapangan.
Koordinasi antara OPD, kecamatan, pemerintah gampong dan seluruh unsur terkait menjadi penting untuk memastikan tidak ada masyarakat terdampak yang tertinggal dalam proses pemulihan.
Kehadiran Wapres Gibran di Bireuen akhirnya tidak hanya menjadi agenda peninjauan pembangunan Jembatan Bailey Kutablang, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung suara mereka.
Momen ketika Gibran memberikan ruang kepada warga untuk menyampaikan keluhan tersebut menjadi perhatian tersendiri, sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana harus diukur dari dua sisi: infrastruktur yang kembali berfungsi dan masyarakat yang benar-benar merasakan manfaat bantuan pemerintah.[*//Red]
