"Setiap kader berhak berkarier. Namun, ketika jabatan profesional beririsan dengan mandat memimpin organisasi yang harus kritis terhadap kekuasaan, potensi konflik kepentingan wajib dijelaskan. Bagaimana HMI dapat leluasa mengkritik jika pemimpinnya sendiri berada dalam struktur yang mungkin menjadi objek kritik?" kata Rafandi, Kader HMI Aceh kepada media, Senin (19/10/2026).
Dikatakannya, Reza perlu membuka kronologi pengangkatan, menjelaskan konsekuensi rangkap peran, serta memastikan bahwa kepentingan jabatan tidak mengintervensi sikap dan agenda BADKO HMI Aceh. Independensi bukan slogan perkaderan yang lantang diucapkan, tetapi prinsip yang paling nyata diuji ketika berhadapan dengan kepentingan sendiri.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Lebih jauh, kata Rafandi, jabatan ketua umum bukan kekebalan dari kritik. Kader berhak mengevaluasi, mempertanyakan, dan menuntut pertanggungjawaban. Menganggap kritik sebagai serangan terhadap organisasi justru merupakan cara paling keliru untuk melindungi kepemimpinan dari koreksi.
"Kami tidak sedang memvonis adanya transaksi kepentingan atau menyimpulkan HMI telah diperjualbelikan. Namun, ketika independensi dipertanyakan, diam bukan jawaban dan jabatan bukan pembenaran. Jika tidak ada konflik kepentingan, buktikan secara terbuka. Jika ditemukan pelanggaran konstitusi atau etika organisasi, pertanggungjawaban harus ditegakkan tanpa pandang jabatan," sebut Rafandi.
"Sebab, HMI tidak dibangun untuk menjadi tangga karier elite, apalagi kehilangan daya kritis demi kenyamanan pemimpinnya. Jika independensi hanya berani dituntut dari luar, tetapi gagal dijaga di dalam, lalu apa yang tersisa dari marwah HMI?" tegasnya.[*/Red]
Ralat: terjadi kesalahan penulisan judul pada kata Badan seharusnya Badko.
