 |
| Munawar Liza Zainal, seorang pendiri Aceh Center for Peace and Development (ACDP) menjadi pembicara pada konferensi yang digelar New York South East Asia Network (NYSEAN) bertema, "Environmental Crisis in Southeast Asia: Politics, Misrule and Resistance" di New York University, New York, Amerika Serikat selama dua hari dari 22-23 Oktober 2026. |
Munawar Liza Zainal, pendiri Aceh Center for Peace and Development (ACDP) menghadiri konferensi yang digelar New York. Konferensi ini menghadirkan peneliti, praktisi dan akademisi untuk mendiskusikan bagaimana pemerintahan yang rusak turut merusak alam. Munawar Liza Zainal tampil dalam panel 3 bersama Guinever "Gwen" Latiza, Philippines Center for Investigative Journalism dan Thuy Ho dari Indiana University at Bloomington.
LINTAS ATJEH | NEW YORK - Munawar Liza Zainal, seorang pendiri Aceh Center for Peace and Development (ACDP) menghadiri konferensi yang digelar New York South East Asia Network (NYSEAN).
Konferensi bertema, "Environmental Crisis in Southeast Asia: Politics, Misrule and Resistance" berlangsung di New York University, New York, Amerika Serikat selama dua hari dari 22-23 Oktober 2026.
Konferensi ini menghadirkan para peneliti, praktisi dan akademisi untuk mendiskusikan bagaimana pemerintahan yang rusak turut merusak alam.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sabang periode 2007-2012 ini turut menjadi pembicara utama bersama narasumber lainnya dari berbagai negara.
Munawar Liza Zainal tampil dalam panel 3 bersama Guinever "Gwen" Latiza, Philippines Center for Investigative Journalism dan Thuy Ho dari Indiana University at Bloomington.
Diskusi ini dipandu oleh Brian Eyler dari Stimson Centre, sebuah lembaga riset yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat.
Dalam presentasinya, Munawar Liza Zainal menguraikan banyaknya bencana yang melanda Asia Tenggara, melahirkan berbagai perlawanan.
Ia menyatakan, cuaca ekstrem—yang diperparah oleh deforestasi, kerusakan lingkungan sistematis, dan korupsi—telah menyebabkan banjir dahsyat di Aceh serta dua provinsi lain di Pulau Sumatera, Indonesia, pada akhir tahun 2025.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Pemicu langsungnya adalah curah hujan yang sangat tinggi akibat siklon tropis, namun deforestasi yang tidak terkendali dan perluasan perkebunan kelapa sawit membuat situasi menjadi jauh lebih buruk.
Menurut dia, pemerintah turut berkontribusi terhadap bencana ini dengan menerbitkan izin penggunaan lahan tanpa mempertimbangkan ekosistem yang rentan, membiarkan praktik ilegal terus berlangsung, serta mengabaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi politik kuat.
"Lembaga swadaya masyarakat (LSM) memang berhasil mendesak pemerintah untuk mencabut izin di beberapa kasus.
Akan tetapi, keterlibatan oknum pejabat korup serta sikap tidak peduli yang ditunjukkan pemerintah pascabanjir mendorong sebagian masyarakat Aceh untuk kembali menggunakan simbol-simbol kemerdekaan sebagai bentuk protes," ucap dia.
Masyarakat Aceh, lanjut Munawar, menuntut evaluasi terhadap seluruh izin ekstraksi yang ada saat ini, serta berupaya menggalang tekanan internasional demi pemulihan menyeluruh terhadap kawasan hutan yang terdampak.
"Masyarakat berjuang keras untuk mempertahankan kelestarian alam sehingga tidak membawa kerugian dan menghancurkan ekonomi dan ketahanan masyarakat," urai dia.
Tentang ACDP
ACPD adalah lembaga kajian strategis independen yang berkomitmen mengawal perdamaian dan pembangunan Aceh agar tetap setia pada nilai-nilai perjuangan, kesejahteraan rakyat, dan supremasi hukum sesuai kekhususan Aceh berdasarkan MoU Helsinki dan UUPA.
ACDP terdiri dari anggota tim perunding GAM di Helsinki, praktisi perdamaian dan resolusi konflik, mediator, akademisi, praktisi pembangunan, dan aktivis masyarakat sipil Aceh, aktivis perempuan, serta penyintas konflik Aceh.[Abe]
