Kehadiran AICRF dalam agenda strategis ini memenuhi surat undangan resmi dari Kepala Pelaksana BPBA nomor 300.2/1209 tertanggal 5 November 2026. AICRF diundang secara formal bertindak sebagai instansi penanggap ahli guna memverifikasi, menguji, dan menyelaraskan muatan dokumen penanggulangan kedaruratan daerah tersebut.
Hadir langsung sebagai penanggap aktif, Ketua AICRF Imran bersama Sekretaris Dewi Phoennadiyani, menyampaikan nota tanggap uji dokumen RPKB Aceh secara konsisten mengadopsi prinsip sistem komando tunggal (single command system). Langkah ini dinilai krusial agar selaras dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB).
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
"Dokumen RPKB harus tegas mengatur bahwa seluruh personel gabungan, baik dari instansi vertikal, TNI, Polri, maupun CSO/relawan yang diperbantukan, dilepaskan sementara dari komando administratif asalnya dan tunduk sepenuhnya di bawah perintah taktis Komandan PDB Provinsi Aceh," ujar Imran di sela-sela forum uji publik.
Selain penegasan asas Unified Command, AICRF menyoroti beberapa poin koreksi teknis operasional pada Bab IV draf RPKB. Di antaranya adalah penataan ulang struktur organisasi agar tidak terjadi duplikasi Bidang Operasi, pemisahan fungsi yang tegas antara Bidang Operasi dengan Bidang Logistik demi menjaga akuntabilitas, serta penerapan aktivasi struktur Posko secara modular yang fleksibel mengikuti skala eskalasi bencana di lapangan.
AICRF juga mendesak standardisasi produk komando formal seperti Incident Action Plan (IAP) harian wajib disahkan oleh Komandan PDB. Dari aspek tata kelola kelestarian, AICRF mendorong keterlibatan multi-dinas (Disbun, Distan, Distamben, dan DLHK) untuk memperketat audit batasan lahan konsesi korporasi serta menyusun protokol respons penurunan degradasi lingkungan di kawasan hulu pascabencana.
Melalui masukan komprehensif ini, AICRF berharap draf RPKB Aceh yang dirumuskan bersama tim ahli dan pemangku kepentingan dapat melahirkan kebijakan penanggulangan darurat yang tidak hanya inklusif di tingkat tapak, tetapi juga memiliki legalitas operasional yang kuat dan teruji.[*/Red]
