Angka Kemiskinan Bertambah, Pemerintah Jokowi-JK Tak Punya Solusi

IST

JAKARTA -  Hampir berjalan satu tahun pemerintahan Jokowi, beragam persoalan bangsa hampir tidak terselesaikan. Mulai dari melemahnya perekonomian nasional, kasus korupsi yang menjerat elit politik,  konflik di daerah dan pembakaran lahan.

Dalam dua hari terakhir, BPS merilis hasil sensusnya dimana angka penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 860.000  orang.  Pada Maret 2015 sebanyak  28,59 juta orang atau 11,22 persen dari jumlah penduduk, artinya, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah dibandingkan  September 2014 ketika penduduk miskin berjumlah 27,73 juta jiwa atau 10,96 persen dari total jumlah penduduk. Pemerintah Jokowi-JK Tak Punya Solusi dalam mengatasi kemiskinan dan mengatasi krisis ekonomi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi M.I.P, melalui pers rilisnya yang dikirim kepada lintasatjeh.com, Jum'at (18/9/2015).

Lanjutnya, di tengah situasi seperti ini DPD RI menilai masih banyak program pemerintah yang tidak mempunyai langkah kongkrit dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah. Kenaikan harga BBM selama pemerintahan Jokowi menjadi faktor kuat penyumbang kemiskinan di Indonesia. Naiknya harga BBM berimbas pada naiknya harga pangan dan komoditas yang tidak seimbang dengan penghasilan masyarakat.

Hari ini sesuatu hal yang aneh bila masyarakat miskin terus meningkat, sedangkan Bank Dunia mendukung penuh program Jokowi untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan mengupayakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh kepulauan yang luas ini. Jadi hal ini kembali terkait dengan kebijakan pemerintah apakah pro kepada pengentasan kemiskinan atau tidak.

Salah satu program Jokowi dalam kampanye presiden tahun lalu untuk pengentasan kemiskinan adalah desa produksi, desa sebagai pusat produksi. Desa akan menjadi pusat produk-produk pertanian yang akan diback up oleh pemasaran, permodalan, dan pergudangan. Sampai saat ini kebijakan tersebut belum nampak terealisasi, dana desa yang sudah ditransfer ke daerah belum bisa dijadikan solusi.

Untuk selanjutnya pemerintah jangan terlalu sibuk jalan jalan dengan dalih mencari investor untuk pengembangan daerah. Setiap ada persoalan bangsa, pejabat selalu tidak berada di tengah rakyatnya. Pejabat selalu melihat dari menara gading tanpa turun kelapangan untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi terhadap masalah.[pin]