ABDYA - Pewaris Raja-raja Aceh Barat Selatan Provinsi Aceh, mendukung Lembaga Wali Nanggroe tetap ada dan tidak perlu dibubarkan bahkan harus dipertahankan.
"Bila Lembaga Wali Nanggroe selama ini kurang berfungsi itu arti harus ada evaluasi kinerja terhadap orang-orang yang ada didalamnya, bukan berarti harus dibubarkan," tulis Pewaris Raja Aceh Barat Selatan, Raja Aceh melalui WhatsApp yang diterima LintasAtjeh.com, Jum'at (16/11/2018).
Menurutnya, seluruh Pewaris Raja Aceh Barat Selatan yang berada di pesisir pantai Barat Selatan Aceh yang dimulai dari Negeri Meureuhom Daya sampai kepada Kerajaan Trumon, Banda Aceh Darussalam siap melakukan kerjasama dengan Lembaga Wali Nanggroe agar keberadaan lembaga itu bisa bermanfaat untuk masyarakat kedepannya.
"Untuk apa dibubarkan yang sudah ada, soal disana sini ada yang kurang berkenan itulah yang perlu kita diskusikan. Saya rasa ini hanya masalah komunikasi saja," ujar Raja Aceh.
Lebih lanjut, Pewaris Raja Aceh Barat Selatan ini juga mengharapkan Lembaga Wali Nanggroe harus ada perwakilannya di setiap kabupaten dan kota sebagai pemangku adat.
"Untuk memperkuat Lembaga Wali Nanggroe kita akan adakan Pemilihan Wali Nanggroe selama 5 tahun sekali, sehingga fungsi dan keberadaannya sama dengan Yang Dipertuan Agung seperti di Malaysia," katanya.
Selain itu ia juga menyebutkan, Teuku Raja Heru dari Negeri Trumon yang merupakan cucu pejuang Aceh Selatan Teuku Cut Ali, juga dari Kombatan GAM, dalam sejarah Aceh Wali Nanggroe itu pernah ada. Jadi yang sudah ada kita pertahankan semampu dan sekuat tenaga kita.
"Yang penting Aceh tetap damai dan sama-sama kita jaga sesuai dengan hasil MoU Helsinki. Untuk itu, kami siap membantu kinerja Lembaga Wali Nanggroe dalam bidang adat, budaya dan situs-situs bersejarah yang merupakan peninggalan sejumlah kerajaan yang ada di Aceh," demikian ungkap Teuku Raja Aceh.[Adi S]
