JAKARTA - Senator H. Fachrul Razi menilai pengklaim sepihak atas empat pulau di perairan Aceh Singkil yang dilaporkan masuk rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah Sumatera Utara (Sumut), yakni Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Pulau Panjang oleh Sumatera Utara dianggap sebagai bentuk klaim sepihak yang tidak paham aturan perundang-undangan.
Pasalnya, ke-empat pulau tersebut jelas-jelas masuk wilayah Kecamatan Singkil Utara dengan posisi pulau terdekat yakni pulau mangkir yang bisa di tempuh hanya kurang dari 30 menit dengan menggunakan perahu motor jenis robin dari objek wisata Gosong Telaga atau objek Wisata pantai cemara indah, dan 3 pulau lainnya hanya berkisar jarak tempuh satu jam perjalanan.
"Kita bisa buktikan data-data otentik terhadap empat pulau tersebut," ucap Senator Fachrul Razi, MIP, Sabtu (09/11/2018) di Jakarta.
Menurutnya, beberapa kepulauan di Aceh masuk dalam draft RUU Wilayah Kepulauan sehingga pencaplokan wilayah tidak dapat dilakukan serta merta tanpa memiliki administrasi yang jelas. Keempat pulau tersebut tidak bisa masuk dalam peta alokasi ruang RZWP-3-K Provinsi Sumatera Utara. Sebab, pulau-pulau itu jelas milik dan masuk wilayah Aceh.
Senator H. Fachrul Razi Razi, MIP, akan memanggil Mendagri pada rapat kerja DPD RI bulan November dan Desember dan juga mengundang pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
H. Fachrul Razi Razi, MIP, akan mengkaji sama-sama kesepakatan bersama sejak 1988 antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Sumatera Utara tentang penyelesaian batas yang berpedoman pada peta topografi TNI-AD tahun 1978 skala 1:50.000.
“Saya dan Komite I DPD RI memastikan tidak ada wilayah yang dapat diklaim di Indonesia ini tanpa adanya aturan penyerahan wilayah. Apalagi jeempat pulau di Kecamatan Singkil Utara tersebut yang sangat jelas termasuk dalam peta wilayah Aceh dalam kepulauan di Kabupaten Aceh Singkil," tegasnya.[Red]
