LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala tuntut rasionalitas pemerintah terkait kesiapan penggunaan Anggaran Covid-19 yang berjumlah 1,74 triliun. Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden Mahasiswa Unsyiah, Muhammad Dzaky Naufal dalam siaran persnya, Minggu (10/05/2020).
Sebelumnya kata Dzaky Naufal, sesuai keterangan Ketua TAPA, Pemerintah Aceh hingga kini belum menggunakan anggaran 1.74 triliun tersebut dengan dalih anggaran itu akan digunakan pada saat keadaan sudah kritis. Namun yang digunakan selama ini adalah dana tidak terduga sebanyak 50 miliar dari total 118 miliar yang dipersiapkan Pemerintah Aceh.
Dzaky Naufal mensyaratkan kepada Pemerintahan Aceh agar menuntaskan masalah anggaran yang mencapai 17 miliar dari RKB dinsos beberapa pekan lalu.
"Kami mensyaratkan kepada Pemerintah Aceh agar tidak lupa menuntaskan masalah anggaran yang hampir mencapai 17 miliar dari RKB dinsos beberapa pekan lalu. Jangan sampai kejanggalan tersebut terulang lagi walaupun dana itu bersumber dari dana tidak terduga Pemerintah Aceh," jelas Dzaky Naufal.
Wakil Presiden Mahasiswa di Kampus Jantong Hate Rakyat Aceh ini juga menuntut agar dana realokasi yang besar tersebut jangan sampai tidak memberikan dampak sama sekali terhadap Aceh selama masa pandemi ini.
"Kami menuntut jangan sampai hasil refocusing yang katanya 1,74 triliun tersebut tidak memberikan dampak sama sekali dan malah sangat merugikan apabila suasana pandemi ini tidak ditangani secara cepat dan tepat serta bukan formalitas semata," terangnya.
Lanjut Dzaky Naufal, ia juga meminta pada Pemerintah Aceh agar anggaran penanggulangan dan pencegahan Covid-19 yang sebelumnya 1,7 triliun dan kini setelah refocusing menjadi 1,74 triliun tersebut segera dirincikan secara transparan dan jujur untuk dikucurkan pada segala elemen yang terlibat dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Aceh.
Dzaky Naufal menyarankan kepada Pemerintah Aceh agar di saat kondisi seperti ini dana tersebut harusnya juga dapat dialirkan pada pemberdayaan ekonomi UMKM lokal secara merata.
"Seharusnya di tengah kondisi perekonomian yang semakin memburuk ini, kesempatan tersebut dapat digunakan untuk membangkitkan produk UMKM lokal yang dibarengi dengan safety campaign kepada masyarakat. Karena pemerintah harus siap sebelum masa krisis dan kritis saat pandemi ini masih berlangsung," jelas Dzaky Naufal lagi.
Terkait kondisi physical distancing di Aceh saat ini, Dzaky Naufal juga mengharapkan kepada pemerintah agar terus komitmen dan konsisten dengan kebijakan tersebut. Karena ia menilai kebijakan tersebut kini sudah seperti tulisan semata melihat suasana di pusat-pusat keramaian sudah seperti semula.
"Dalam masa pra kritis ini kami menggantungkan harapan kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat saling bahu membahu dalam mengantisipasi Covid-19 yang hingga saat ini belum bisa sepenuhnya diakomodir dan hanya terpaku oleh kebijakan pemerintah," tandas Naufal.[*/Red]
