-->








Tuntut Transparansi Dana Desa, Warga Alue Awe Segel Kantor Keuchik

12 Juni, 2020, 06.02 WIB Last Updated 2020-06-11T23:02:03Z
Warga Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sedang demo dan menyegel kantor Keuchik, Kamis (11/06/2020) (foto/ ZH)

LINTAS ATJEH | LHOKSEUMAWE - Ratusan Warga Gampong Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, menyegel kantor keuchik dan menuntut keuchik mundur dari jabatan, Kamis pagi (11/6/2020)

Masalahnyaa, warga menuding selama ini keuchik tidak transparan dalam pengelolaan dana desa. Dalam aksinya, massa juga sempat membakar ban, hingga menyebabkan asap hitam membumbung tinggi. 

Selain menyegel, warga juga melakukan aksi vandalisme dengan menuliskan tuntutan warga di kantor keuchik menggunakan cat semprot.

Koordinator aksi, Hasriful kepada awak media mengatakan, masyarakat menuntut transparansi terutama terkait penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sumber dana desa. Warga menyebut hingga hari ini, warga belum menerima dana BLT tersebut.

"Ini sudah masuk bulan kedua, tetapi bulan pertama saja tidak ada penyelesaian tidak ada pencairan. Satupun belum ada pencairan. Warga sudah jenuh melihat data, melihat nama. Pencairan tidak ada sama sekali," kata Hasriful mewakili warga.

Hal lain yang menjadi tuntutan warga yakni terkait pengelolaan dana desa sejak Keuchik Mahmud H. Yusuf menjabat mulai tahun 2017. Warga menyebut keuchik tidak transparan dalam pengelolaan dana desa sesuai visi misi pada saat pencalonan.

"Visi dan misi keuchik saat pencalonan yakni rapat evaluasi setiap 6 bulan dan rapat umum setiap setahun sekali. Tapi tidak pernah dilakukan," jelas koordinator aksi.
Massa menyebut akan menyurati Camat Muara Dua dan ditembuskan ke Danramil dan Kapolsek agar ada tindakan lanjutan. 

"Kami berharap hari Sabtu atau Minggu ini agar digelar pertemuan antara Muspika dan masyarakat Alue Awe," demikian tandas Hasriful.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Keuchik Alue Awe Mahmud H. Yusuf mengatakan pencairan BLT tahap I dalam proses pencairan. Saat ini, data penerima BLT sesuai dengan usulan kepala dusun berjumlah 102 penerima. Akan tetapi pihaknya masih menunggu penerima BST dari kementerian sosial yang tidak dicairkan beberapa waktu lalu.

Masih kata dia, sudah masuk dalam anggaran dana desa tahap II dan belum dilakukan pencairan. Sementara mengenai data BLT masih menunggu data BST dari dinas sosial. Ada 14 orang yang belum menerima BST. 

"Jika tidak masuk ke dalam penerima BST, maka akan kita masukan ke BLT," kata Mahmud yang menyebut Dinas Sosial Kota Lhokseumawe akan memutuskan 14 penerima BST yang akan mendapat kepastian pada 12 Juni nanti.

Terkait tudingan transparansi dan rapat umum yang tidak pernah digelar, Keuchik Mahmud membantah. Ia menyebut tidak ada perintah untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat umum.

"Tidak ada aturan untuk rapat umum. Selain itu kami ada menggelar rapat warga, mungkin yang bersangkutan tidak ikut," kata keuchik.[ZH/Red]
Komentar

Tampilkan

Terkini