BANK DUNIA dalam laporannya yang berjudul “Is a Global Recession Imminent?” memprediksi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global pada tahun 2023 mendatang. Prediksi tersebut, terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi.
Presiden Jokowi menyebutkan bahwa ketidakpastian global saat ini sangat mengkhawatirkan banyak negara, termasuk Indonesia. Akibat kenaikan harga energi hingga suku bunga acuan di berbagai negara, inflasi menjadi melonjak. Beliau menyebut sudah terdapat 5 negara dengan lonjakan inflasi hingga di atas 80%. Sementara inflasi Indonesia per November 2022 mencapai 5,42% dan diprediksi tembus 6 persen di akhir tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 bukanlah tantangan yang mudah, terutama akibat ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global berpotensi berimbas pada perekonomian domestik. Disamping tantangan geopolitik dan resesi ekonomi tersebut, beliau mengatakan dunia juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang akan sangat mempengaruhi keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.
Pada dasarnya, resesi ekonomi adalah kondisi saat perekonomian negara tengah memburuk. Dikutip dari situs Otoritas Jasa Keuangan, resesi terlihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) negatif, pengangguran meningkat, hingga pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut.
Turut dipahami jugaa bahwa menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan resesi sebagai kondisi ekonomi sebuah negara yang sedang memburuk. Resesi ditandai dengan adanya penurunan produk domestik bruto (PDB), meningkatnya pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan seluruh negara di dunia diprediksi akan terjun berjamaah ke dalam jurang resesi. Hal ini tak lain sebagai akibat dari kenaikan suku bunga sejumlah negara maju yang berdampak telak pada ekonomi di negara-negara tersebut.
“Kalau bank sentral di seluruh dunia meningkatkan suku bunga cukup ekstrim dan bersama-sama, dunia mengalami resesi di 2023,”
Tentu saja hal ini memerlukan langkah kebijakan politik pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian yang ada khususnya di Indonesia. Karena politik dan ekonomi itu merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, Menurut P. Todaro, ekonomi politik membahas hubungan politik dan ekonomi dengan tekanan pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pakar lainnya menggunakan istilah ekonomi politik untuk merujuk pada masalah yang dihasilkan oleh interaksi kegiatan ekonomi dan politik. Dengan demikian ekonomi politik menjelaskan dan mengungkapkan hukum-hukum produksi kekayaan di tingkat negara dunia.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Dalam situasi resesi di mana konsumsi melemah dan pelaku bisnis terancam bangkrut, belanja pemerintah berperan yang sangat krusial untuk menggerakkan perekonomian. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan infrastruktur akan sangat berpotensi memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat serta sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim. Selain itu, investasi pada infrastruktur yang baik yang dilakukan saat ini dapat membentuk perekonomian nasional, lingkungan, dan sosial dalam beberapa dekade. Menurutnya, pembangunan infrastruktur merupakan prioritas nasional di Indonesia. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing.
Dalam hal seperti ini Kondisi perekonomian Indonesia dinilai masih kuat menghadapi gejolak ekonomi global yang mengarah pada resesi ekonomi. Potensi untuk bertahan menghadapi risiko terjadinya resesi ekonomi cukup besar karena ditopang oleh PDB yang masih positif serta tingkat inflasi yang relatif lebih rendah dibandingkan banyak negara lain.
Melihat kemungkinan tersebut, Pemerintah memerlukan perumusan kebijakan yang tepat terkait dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Melihat segala keterbatasan yang dimiliki oleh kemampuan ekonomi nasional saat ini maka pembiayaan infrastruktur memerlukan terobosan inovasi investasi infrastruktur untuk memenuhi pendanaan infrastruktur supaya pengembangan infrastruktur dapat dilakukan percepatan.
Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan infrastruktur juga dibahas dalam agenda utama G20 investasi infrastruktur berkelanjutan (sustainable infrastructure investment). Agenda tersebut sejalan dengan prioritas Indonesia dalam G20 2022 menuju sustainable, inclusive, dan resilient recovery untuk mewujudkan “Recover Together, Recover Stronger”. Investasi infrastruktur berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mewujudkan
Pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan pascapandemi COVID-19. Kemampuan fiskal yang terbatas terutama pada negara berkembang menjadi tantangan utama dalam memenuhi gap kebutuhan infrastruktur berkelanjutan. Investasi pembangunan berkelanjutan memiliki masalah kesenjangan pembiayaan yang serius. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta dan Bank Pembangunan Nasional dan Internasional. Beberapa masukan penting dalam dialog disorot oleh Menteri Keuangan diantaranya peningkatan kapasitas dalam Project Preparation, perlunya memastikan kualitas infrastruktur tersebut sejalan dengan prinsip Enviroment, Social Governance (ESG), serta pentingnya peningkatan kapasitas manajemen proyek infrastruktur.
Komitmen G20 di bawah Presidensi Indonesia tahun 2022 dalam investasi infrastruktur berkelanjutan adalah sebagai upaya G20 untuk menindaklanjuti 2021 Sustainable Finance Roadmap serta mengembangkan infrastruktur sebagai salah satu kelompok aset yang memiliki karakteristik investasi sehingga menarik bagi para investor. Hasil dari dialog ini diharapkan dapat menjadi input dalam penyelesaian deliverable pada agenda investasi infrastruktur berkelanjutan serta mampu memberikan sinyal positif kepada investor, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memobilisasi investasi sektor swasta ke dalam infrastruktur berkelanjutan.
Dari kebijakan kebijakan yang telah diambil untuk menjaga stabilitas perekonomian, Indonesia termasuk dalam status relatif aman dari ancaman resesi ekonomi tahun 2023 hal ini terlihat dari dampak dari kebijakan ini dapat dilihat dari tingkat inflasi Indonesia yang berada di kisaran 5 persen selama tahun 2022, dengan tingkat suku bunga acuan kisaran 5.50 persen. Di sisi lain, rasio utang terhadap PDB Indonesia berada di kisaran 30,1 persen, jauh dari batas aman 60 persen yang ditetapkan dalam undang-undang.
Cadangan devisa Indonesia juga berada dalam kategori aman, yaitu setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
Walaupun begitu, sektor perdagangan sangat mungkin terdampak resesi global dan hal ini bisa menghentikan surplus neraca perdagangan yang sempat diraih Indonesia sejak awal 2020. Surplus yang disebabkan oleh naiknya harga-harga komoditas, seperti batu bara, nikel, dan CPO ini akan terhenti karena adanya penurunan permintaan dan harga untuk komoditas-komoditas tadi di pasar global.
Penulis: Arvin Firstdian Ramadhan (Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala)
