LiNTAS ATJEH | JAKARTA - Penguatan produksi beras, penurunan harga pupuk bersubsidi, dan kepastian harga gabah menjadi bagian dari arah kebijakan pertanian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menilai program yang berkaitan dengan pertanian sudah sangat menyentuh kebutuhan petani hingga tingkat desa dan ini untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Don Muzakir mengatakan, petani membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga membantu mereka menjalankan usaha tani dengan lebih baik, ini sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Banyak program Pak Prabowo yang langsung menyentuh petani yang ada digrassroot, yang di bawah. Ini yang dinantikan oleh para petani, oleh masyarakat yang ada di desa-desa,” kata Don Muzakir, pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Salah satu kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan petani adalah penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kilogram serta menyederhanakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menekan biaya produksi dan memberikan kepastian bagi petani saat menjual hasil panen. Dengan biaya usaha tani yang lebih terkendali dan pasar yang lebih terjamin, petani diharapkan memiliki dorongan lebih besar untuk meningkatkan produktivitas.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Upaya memperkuat sektor pertanian juga tercermin dalam peningkatan produksi beras nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk pada 2025 mencapai 34,69 juta ton. Angka tersebut meningkat 13,29 persen dibandingkan produksi 2024 yang mencapai 30,62 juta ton.
Peningkatan produksi menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga pasokan pangan nasional. Cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog juga berperan dalam mendukung stabilisasi pasokan dan harga beras.
Pemerintah mempertahankan HPP gabah Rp 6.500 per kilogram pada 2026. Kebijakan itu ditujukan untuk menjaga harga gabah di tingkat petani sekaligus mendukung pengadaan beras bagi cadangan pemerintah.
Lebih lanjut Don Muzakir mengatakan, komunikasi antara pemerintah dan petani sudah terbangun dengan baik, sehingga kebijakan pertanian dapat terjawab persoalan yang dihadapi petani.
Tani Merdeka Indonesia, kata dia, mengambil bagian itu upaya memperkuat hubungan tersebut melalui konsolidasi organisasi dan penyerapan aspirasi petani di berbagai daerah.
Penguatan pertanian juga berkaitan dengan pembangunan ekonomi desa. Ketika produksi meningkat dan hasil panen terserap dengan baik, kegiatan ekonomi tidak hanya bergerak di lahan pertanian, tetapi juga pada sektor perdagangan, distribusi, pengolahan, dan usaha pendukung lainnya.
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo ini kata Don Muzakir, harus dilanjutkan penguatan sektor pertanian melalui kebijakan yang terhubung dari hulu hingga hilir. Peningkatan produksi, keterjangkauan sarana produksi, kepastian harga, dan akses pasar menjadi penting agar agenda swasembada pangan berjalan berkelanjutan.[*/Red]
